Bintek bersama Diskominfo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sideka Tata Kelola Desa Dan Kawasan

DESA.ID – SITIREJO – Pemdes Sitirejo mendapatkan giliran bimbingan teknis tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah dijadwalkan oleh Diskominfo Kabupaten Pati, bertempat dikantor Balai Desa Sitirejo Kamis, 04/03/2021.

Kegiatan ini melibatkan atau dihadiri tiem dari Diskominfo sejumlah 3 orang, dan yang terlibat langsung dari pemerintah desa adalah :

  1. Kepala Desa yang nantinya adalah sebagai penanggung jawab PPID
  2. Sekretaris Desa yang sudah tertunjuk sebagai Koordinator PPID
  3. Operator SID sebagai administrator PPID
Sideka Tata Kelola Desa Dan Kawasan
Admin website di dampingi oleh salah satu anggota tiem diskominfo untuk menambahkan menu pada tampilan website desa. DOC-04/03/2021-SID/PUR.

Diskominfo lewat Pak Bambang mengajak kepada para Kepala Desa (Kades) untuk tidak khawatir ketika ada masyarakat yang meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa. Sebab ada penjaminan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomer 1 tahun 2018.

“Kita terbuka saja, tidak perlu ada kekhawatiran ketika ada masyarakat yang ingin meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa,” ujar Pak Bambang saat Bimbingan teknik (Bintek) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Desa,


Menurutnya, masyarakat mempunyai peranan untuk mengawasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan Pemerintah Desa. Baik di bidang pembangunan, keuangan hingga kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat. Supaya di kemudian hari desa itu tidak akan mengalami hal-hal yang rancu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA : Standar Oeperasional Prosedur (SOP)

“Kami mendorong untuk Pemerintahan Desa melaksanakan UU KIP,” kata Pak Bambang. Untuk itu, lanjutnya, seluruh badan publik khususnya pemerintahan desa diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta standar dan pelayanan operasionalnya (SOP) untuk pelayanan informasi publik. Pak Bambang juga memberikan pedoman tentang pengelolaan dan layanan informasi publik, oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

“Desa diwajibkan membentuk PPID, karena didalam ketentuan UU Desa dan peraturan KIP sendiri diwajibkan, bahkan dalam konteks pelayanan informasi publik pun desa itu diwajibkan membentuk yang namanya PPID,” tegasnya.

BACA JUGA : Jenis Informasi Yang Terbuka Dan Yang Dikecualikan

Terkait anggaran pembentukan PPID, menurutnya, itu bisa dianggarkan melalui Musrenbangdes. Pastikan untuk dianggarkan karena PPID termasuk didalam Sistem Informasi Desa.

Menyikapi pentingnya keterbukaan informasi hingga ketingkat desa serta kebutuhan akan informasi publik semakin meningkat, maka perlu terus dikembangkan dari tingkat Desa. Sejalan dengan itu, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memfasiliasi pembentukan PPID tingkat Desa. Sehingga diharapkan para Pejabat PPID Desa memiliki kesamaan persepsi, memahami dan mempunyai itikad yang baik, terhadap setiap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat.


Salam Sideka Platform Tata Kelola Desa

Sumber Gambar : Siti Mualimah

Administrator : Purwanto

About Sitirejo-Tambakromo 350 Articles
Mewujudkan Transparansi, Mempromosikan, Membantu Menduniakan Desa