Tinadakan Afirmasi Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial DiDesa

Sitirejo, DESA.ID – Ketimpangan sebagai mana kita ketahui memberikan dampak terhadap kemiskinan dan keterbelakangan sosial masyarakat. Kita melihat bagaimana adanya perbedaan yang mencolok yang terjadi yang disebabkan oleh proses pembangunan yang dilakukan. Ada daerah yang pesat pembangunannya tetapi disisi lain ada juga daerah yang sangat jauh tertinggal dan terbelakang. Dimana terlihat sekali perbedaan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakatnya. Kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun tahun dan cenderung dianggap sebagai sebuah kenyataan hidup mereka. Kemiskinan dan keterbelakangan dianggap sebuah konsekuensi dari proses pembangunan yang sedang terjadi.

Kesenjangan yang terjadi sekian lama membuat kultur masyarakat memiliki mental miskin dan terpinggirkan. Mereka seolah merasa nasib mereka seperti itu karena mereka tinggal disuatu wilayah yang serba terbatas. Masyarakat yang terkondisikan miskin tersebut berada pada posisi tawar yang rendah, tidak jelas harus mengadu kemana dan harus berbuat apa. Mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwa kemiskinan mereka adalah tanggung jawab pemerintah. Mereka tidak bisa menggugat dan menuntut pemerintah untuk mengangkat mereka dari ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi, padahal mereka adalah warga negara yang sama dengan warga lainnya di Indonesia ini.

Ketimpangan yang terjadi akibat tindakan dan kebijakan yang tidak menyentuh dan hadir untuk mereka. Kebijakan yang tidak pro mereka sejatinya adalah upaya baik langsung atau tidak langsung mendukung proses pemiskinan struktural terhadap mereka. Pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan terkadang kurang memahami atau tidak mau paham kondisi riil mereka, sehingga bukan solusi yang hadir tetapi masalah yang timbul. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun di daerah selama ini kurang memprioritaskan upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pembangunan bertumpu pada satu dua wilayah dan selanjutnya pengembangan kawasannya, sehingga daerah tersebut semakin pesat pertumbuhannya dan memancing arus urbanisasi dan mobilisasi sumber daya produktif pada kota dan kawasan industri baru tersebut, sedangkan pada sisi lain daerah yang lain cenderung terabaikan. Sehingga daerah yang terabaikan tersebut semakin sulit untuk berkembang termasuk semakin tertinggalnya kualitas SDM di wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan selama ini cenderung tidak sinergi antara pusat dan daerah serta mengabaikan kesinambungannya. Tidak ada perencanaan utuh mau dibawa kemana negeri ini kedepan dengan memperhatikan kondisi dan persoalan kewilayahannya. Padahal amanat UUD 1945 telah jelas disampaikan bahwa tujuan negara ini adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pertanyaannya sudahkan terwujud kesejahteraan tersebut? Hadirkah kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan itu untuk segenap bangsa Indonesia? sepertinya kita bisa melihat fakta yang terjadi dilapangan. Kenapa ini bisa terjadi? Maka diperlukan tindakan afirmasi oleh pemerintah baik itu pusat dan daerah untuk segera menghadirkan amanah UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melakukan tindakan akselerasi penuh untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan khusus diimplemantasikan dalam sebuah kebijakan pembangunan yang memberikan perioritas yang dibagi sesuai tingkatan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contohnya adalah pengalokasian anggaran lebih untuk daerah tertinggal tersebut. Baik melalui bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya pengalokasian anggaran tersebut diperuntukan baik fisik dan non fisik. Pembangunan fisik difokuskan peningkatan infrastruktur penghubung antar wilayah dan pengembangan kawasan transit baru/TOD (Transit oriented development) dan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan minimal di di wilayah tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana minimal tersebut dapat memperpendek jarak kesenjangan antar wilayah. Sehingga mobilitas pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat. Sedangkan pembangunan non fisik diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM di wilayah tersebut agar kompeten dan memiliki daya saing dalam mendukung pengembangan wilayahnya.

Tindakan dan kebijakan

Kesenjangan adalah isu yang senantiasa diangkat dalam situasi tahapan proses elektoral, baik itu pemilihan presiden, DPD,DPR, Kepala Daerah dan DPRD. Isunya sering muncul namun pada akhirnya berakhir seiring dengan selesainya tahapan elektoral tersebut. Kebijakan yang dirumuskan para pemangku kebijakan pada kenyataannya sering tidak mewakili persoalan yang terjadi di daerah yang mengalami kesenjangan tersebut. Sehingga hasil nyata untuk mewujudkan keadilan sosial itu tidak tampak. Kesenjangan tetap terjadi dan politik anggaran juga tidak terwakili.

Situasi keterbelakangan yang dipandang sebagai sebuah proses yang melekat dalam sebuah pembangunan, dimana ini menjadi isu yang sering diangkat oleh siapapun yang akan tampil untuk memimpin sebuah daerah atau negara. Tetapi pada prakteknya penyelesaian ketimpangan itu tidak lah menjadi prioritas karena para pemimpin dan kepala daerah berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pemilihan selanjutnya dan sibuk memprioritaskan program yang lebih mudah bisa menarik perhatian publik untuk menaikan elektabilitas. Dalam kondisi tarik menarik kepentingan, penyelesaian ketimpangan tidak bi sa diselesaikan secara normal, tentu diperlukan sebuah tindakan afirmatif.

Tindakan afirmatif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Aksi afirmatif atau di eropa dikenal sebagai diskriminasi positif menunjuk kepada kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses ke pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok nondominan secara sosial politik berdasarkan sejarah (terutama minoritas atau perempuan). Motivasi untuk aksi afirmatif adalah mengurangi efek diskriminasi dan untuk mendorong institusi publik seperti universitas, rumah sakit, dan polisi untuk lebih mewakili populasi. (Wikipedia)


Salam Sideka Platform Tata Kelola Desa

Administrator : desa.id

Kontributor    : Purwanto

About Sitirejo-Tambakromo 342 Articles
Mewujudkan Transparansi, Mempromosikan, Membantu Menduniakan Desa