PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA SEBAGAI PENUNJANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA

Sesuai amanat Undang – Undang Desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 86 bahwa : “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten kota.

Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan.

Dipertegas pada Nawacita ke – 3 yakni Pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa.

Dalam penyusunan perencanaan  pembangunan tidak lepas dari data sebagai persyaratannya, dalam hal ini desa sebagai sumber data merupakan :

1.   Wilayah administrasi terdepan;

2.   Desa sebagai sumberdata yang mewakili keadaaan yang sebenarnya;

3.    Sumber data yang valid dan akurat;

4.    Semuanya terangkum dalam profil desa;

Realita di desa, saat ini adalah banyak memiliki data namun belum terkelola dengan baik, sumber daya manusia yang terbatas, pembangunan sarana prasarana  lebih banyak focus pada fisik bangunan. Sedangkan infrastruktur TIK sangat kurang, beban kerja berbanding terbalik dengan reward serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang. Sehingga menimbulkan masalah bagi desa, antara lain :

–  Kemiskinan

–  Desa kurang berkembang

– Pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan desa karena data yang kurang akurat

Dari relalita di atas, SID merupakan salah satu solusi bila dikelola dengan baik.

Keadaan yang diinginkan, dengan dibangunnya SID bertujuan ingin mewujudkan single data utuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati, sehingga :

1. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;

2.Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat;

3. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;

4. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

5.   Informasi pembangunan di Jawa Tengah (Kabupaten Pati) yang akurat

Untuk mewujudkan itu semua harus dibangun data networking. Dengan membentuk forum data yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengampu data, seperti BAPERLITBANGDA, BPKAD, DINSOS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS, DISKOMINFOTIK, DLL.

Dengan data terpadu memudahkan perencanaan pembangunan menuju desa sejahtera.

1.  Tujuan

Tujuan dari proyek perubahan yang akan dicapai adalah  untuk mewujudkan  perencanaan pembangunan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipasif sebagai ciri tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governence) yang didukung oleh Sistem Informasi Desa .Adapun tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang adalah sebagai berikut:

a.    Tujuan Jangka Pendek

Terwujudnya Tata kelola Pemrerintahan Desa yang transparan akuntabel dan partisipasif yang didukung oleh system Informasi desa.

b.    Tujuan Jangka Menengah

Terwujudnya aparat pemerintah desa yang memiliki integritas dan kompeten

c.    Tujuan Jangka Panjang

1. Terwujudnya Strategi sistem Informasi Desa sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban Desa.

2. Terwujudnya pembangunan desa yang yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan , kekelurgaan dan gotongroyong.

2.    Manfaat :

Dengan  disusunnya proyek ini, diharapkan dapat memberikan  manfaat antara lain :

Manfaat Proyek Perubahan

  1. Program penataan dan penguatan organisasi
  2. Meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat
  3. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih khususnya dalam tata kelola pemerintahan desa dalam penyusunan rencana pebangunan dan laporan pertanggungjawaban
  4. Sumber Daya Manusia/aparatur
  5. Meninkatnya SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, netral, capable, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
  6. Meningkatnya system, proses, prosedur, kerja yeng jelas, efektf efisien terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip GOOD GOVERNANCE.
  7. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
  8.  Pelayanan Publik
  9. Meningkatnya pelayanan pria sesuai kebutuhan dan harapan masyrakat.
  10.  Pola pikir dan budaya kerja
  11. Meningkatnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
  12. Penataan perundang undanganPenataan Tata Laksana Pelayanan Publik Pola pikir dan budaya kerja
  13. Terwujudnya pemerintahan desa yang melayani masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat desa.
About Sitirejo-Tambakromo 345 Articles
Mewujudkan Transparansi, Mempromosikan, Membantu Menduniakan Desa